Pemilu RW

Pemilu RW

Jumat, 21 Januari 2011

gerakan sosial dalam sebuah teori

Gerakan sosial di Indonesia
Teori-teori Gerakan Sosial
Ada dua hubungan konsep analisis pada tingkat kolektif dan individual :
1.       Hubungan mereka dengan konstruksi dan aprosiasi keyakinan kolektif
2.       Transformasi dari ketidak puasan menjadi aksi kolektif.
Gerakan sosial telah dikonsptualisasikan sebagai epifenomena dari societal breakdown (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru). Teori perpecahan masyarakat di bagi dua :
Teori perilaku kolektif yang di kemukakan Smelser.
Deprivasi Relatif yang telah di kemukakan oleh Robert Gurr.
Teori perpecahan sosial mendasar pada asumsi dasar bahwa gerakan sosial adalah epifenomena dari perubahan sosial dan dari kerusakan tatanan sosial serta kerusakan pertalian yang berhubungan dengan perubahan sosial. Teori ini berhubungan dengan konsep-konsep semacam strain (ketegangan), stress (stres), mass society (massa), emotion (emosi), irrationaly (ketidakrasionalan), contagion (penularan perasaan), alienation (keterasingan), frustration (frustasi), relative deprivation (deprivasi elatif).
Teori perilaku Smelser menyebutkan tentang enam tahap spesifik yang harus berkombinasi menurut pola tertentu logika nilai tambah “value added logic”. Keenam tahap itu adalah 1. Kondusivitas struktural, 2. Ketegangan struktural, 3. Perkembangan dan penyebaran keyakinan yang tergeneralisasi, 4. Faktor-faktor pencetus, 5. Mobilisasi peserta untuk melakukan aksi, 6. Berlakunya kontrol sosial.
Teori mobilisasi sumber daya dan proses politik yaitu : teori pilihan rasional, teori sumber daya, teori proses politik.
Adapun Deprivasi Relatif dapat di bedakan berdasarkan pola-pola perubahan yaitu :
Deprivasi persisten
Deprivasi aspirational
Deprivasi dekremental
Deprivasi progresif
Aspek-aspek Gerakan Sosial
Kerangka konseptual untuk pembentukan sekumpulan simpatisan yaitu orang-orang yang menigkuti suatu kerangka aksi kolektif untuk alasan-alasan yang jelas dan dibuat berdasarkan teori-teori konstruksi makna dan pembentukan identitas.
Hal ini mempunyai kelompok tertentu yang bertindak secara kolektif di dalam gerakan–gerakan sosial. Tujuannya untuk adanya mobilisasi struktur (sarana kolektif, formal maupun non formal yang di gunakan orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri secara kolektif).
Konsep-konsep yang ada dalam gerakan sosial yaitu :
·         Karena adanya ketidakpuasan atas situasi
·         Sumber daya tersedia
·         Mempunyai peluang serta konstruksi makna
·         Adanya pembentukan identitas.
Jadi intinya psikologi sosial tentang protes adalah mengenai bagaimana orang mengembangkan identitas sosial yang sama dan muncul bahwa situasi mereka tidak adil, sehingga ia membuat aksi dan bukan menjadi ketidakpuasan karena protes di gelar orang-orang yang penuh harapan bukan orang-orang yang putus asa.

Etika Birokrasi Publik

Etika Administrasi Negara (Birokrasi Publik)
Ketika akan menelusuri apa itu etika dan moral dalam birokrasi dilihat dari kaca mata good governance, pastinya kita harus mengetahui apa itu etika, apa itu moral, apa itu birokrasi, dan apa itu good governance. Setelah itu pasti kita akan mengetahui arti keseluruhan dari semua ini, dan mengerti betapa pentingnya etika dan moral dalam Administrasi Negara (birokrasi Publik).
Etika berasal dari bahasa yunani yaitu “ethos”. Dalam bentuk tunggal “ethos” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berfikir. Dalam bentuk jamak “ethos’ berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan[1] sedangkan moral adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Jadi, Moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Etika juga sering disebut filsafat moral karena etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan seluruh manusia dan tujuan utamanya.
Etka merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan “baik dan buruk” dan bukan mempersoalkan “benar atau salah”. Sedangkan administrasi negara (Birokrasi Publik) bersifat konkret dan harus diinginkan apa yang harus mewujudkan apa yang diinginkan (Ged The Job Done). Berdasarkan gamabaran di atas akan timbullah masalah berikut. Pertama bagaimana menghubungkan gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, dan produktivitas yang dapat menjelaskan etika dalam praktiknya. Kedua, bagaimana gagasan-gagasan dasar etika seperti mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan hakikat administrasi.
Dari penjelasan diatas akan timbul pertanyaan, yakni faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya konsep etika administrasi negara (Birokrasi Publik). Menurut Nicholash Henry (1995)[2], setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan konsep etika dalam administrasi negara (Birokrasi Publik) berkembang. Pertama, hilangnya dikotomi politik dan administrasi. Kedua, tampilnya teori-teori pengambilan keputusan ketika masalah perilaku manusia menjadi tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya seperti rasionalitas, dan efisiensi. Ketiga, berkembangnya pandangan-pandangan pembaruan yang disebutkan sebagai “counter culture critique” dalam kelompok yang dinamakan “administrasi Negara Baru”. 
Arti Penting Etika Bagi Administrasi Negara
Seperti telas dijelaskan etika sangat mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah. Tentang suatu tindakan dan perilaku manusia dengan sesamanya baik dalam masyarakat ataupun dalam organisasi publik atau bisnis, maka etika mempunyai peran penting dalam praktik administrasi negara.
Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Wilson ditegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsiadministrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian kekuasaan membuat kebijakan publik berada dalam kekuasaan politik dan melaksanakan kebijakan politik tersebut merupakan kekuasaan administrasi negara (Birokrasi Publik). Namun karena administrasi negara telah memilki kewenangan dalam menjalankan kebijakan politik secara umum, mka akan timbul pertanyaan yakni apakah ada jaminanan kewenangan itu dapat digunakan secara “benar dan tidak secara salah” atau secara “ baik dan tidak secara buruk”. Atas dasar tersebut etika sangat diperlukan dalam administrasi negara. Etika juga dapat dijadikan pedoman, referensi, dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh birokrasi dalam kebijakan politik.
Sejak awalnya masalah kebaikan dan keburukan telah menjadi bagian dari bahasan dalam administrasi; walaupun sebagai subdisiplin baru berkembang kemudian. Misalnya, konsep birokrasi dari Weber, dengan konsep hirarkinya dan birokrasi sebagai profesi, mencoba untuk menunjukkan birokrasi yang baik dan benar. Begitu juga upaya Wilson untuk memisahkan politik dari administrasi. Bahkan konsep manajemen ilmiah dari Taylor dapat juga dipandang sebagai upaya ke arah itu. Cooper (1990) bahkan menyatakan bahwa nilai-nilai adalah jiwanya administrasi negara. Frederickson (1994) mengatakan nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi. Jauh sebelum itu Waldo (1948) menyatakan siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai, dan siapa yang mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai.
Beberapa pandangan yang mendukung arti penting etika dalam etika administrasi negara (Birokrasi Publik) dikutip dari Ginanjar Kartasasmita (1997)[3], antara lain sebagai berikut administrasi negara selalu dilihat sebagai masalah teknis, bukan masalah moral sehingga timbul beberapa persoalan dalam berkerjanya administrasi negara (Golembiewski, 1965). Administrasi negara sebagai bentuk organisasi yang ideal telah merusak dirinya dan masyarakatnya dengan ketiadaan norma-norma, nilai-nilai, dan etika yang berpusat pada manusia. (Hummel, 1987).
Berdasaran elaborasi tersebut maka dapat diambil kesipulan bahwa etika diperlukan dalam praktik administrasi negara (Birokrasi Publik), tidak saja berfungsi sebagai pedoman, referensi dan penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Jadi etika administrasi negara memiliki dua fungsi yaitu pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (Birokrasi Publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam beroganisasi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan administrasi negara dinilai baik dan tidak tercela. Dengan demikian, etika administrasi negara tidak mempersoalkan perbuatan administarsi negara benar atau salah akan tetapi mempersoalkan atau menilai sifat perilaku dan perbuatan administrasi negara tersebut.
Pendekatan Etika dalam Administrasi.
Fox (1994), antara lain mengetengahkan tiga pandangan yang menggambarkan pendekatan deontologi dalam etika administrasi ini.
Pertama, pandangan mengenai keadilan sosial, yang muncul bersama berkembangnya “Administrasi Negara Baru” (antara lain Frederickson dan Hart, 1985). Menurut pandangan ini administrasi negara haruslah secara proaktif mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial (social equity). Mereka melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh administrasi negara modern adalah adanya ketidakseimbangan dalam kesempatan sehingga mereka yang kaya, memiliki pengetahuan, dan terorganisasi dengan baik, memperoleh posisi yang senantiasa menguntungkan dalam negara. Dengan lain perkataan, administrasi haruslah membantu yang miskin, yang kurang memiliki pengetahuan dan tidak terorganisasi. Pandangan ini, cukup berkembang, meskipun di dunia akademik banyak juga pengeritiknya.
Kedua, apa yang disebut regime values atau regime norms. Pandangan ini terutama bersumber dari Rohr (1989), yang berpendapat bahwa etika administrasi negara harus mengacu kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini ia merujuk kepada konstitusi Amerika yang harus menjadi landasan etika para administrasi di negara itu.
Ketiga, tatanan moral universal atau universal moral order (antara lain Denhardt, 1988-1991). Pandangan ini berpendapat bahwa ada nilai-nilai moral yang bersifat universal yang harus menjadi pegangan bagi administrator publik. Masalahnya di sini ada lah nilai-nilai moral itu sendiri banyak yang dipertanyakan karena beragamnya sumbernya dan juga kebudayaan serta peradaban, seperti telah diuraikan di atas.
Pandangan etika kebajikan bertumpu pada karakter individu. Pandangan ini seperti juga pandangan “Administrasi Negara Baru” bersumber dari konperensi Minnowbrook di New York pada akhir dasawarsa 1960-an, yang ingin memperbaharui dan merevitalisasi bidang studi administrasi negara. Nilai-nilai kebajikan inilah yang diharapkan dapat mengendalikan peran seseorang di dalam organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Dalam membahas etika dalam organisasi, sejumlah pakar membedakan antara etika perorangan (personal ethics) dan etika organisasi. Etika perorangan menentukan baik atau
buruk dalam perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam
organisasi. Etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban-kewajiban (obligations) organisasi itu sendiri, serta menggariskan konteks tempat keputusan-keputusan etika perorangan itu dibentuk (Vasu, Stewart, Garson, 1990). Menjadi tugas bagi para pengkaji organisasi untuk memahami lebih dalam hakikat etika perorangan dan etika organisasi serta interaksinya.
Pembahasan yang terakhir adalah mengenai etika profesional. Nilai-nilai kebajikan yang dibicarakan di atas adalah etika perorangan yang harus dimiliki siapa saja, tidak terkecuali, bahkan dalam pandangan ilmu administrasi, justru terutama harus dimiliki oleh mereka yang menjadi pengabdi masyarakat (public servants).
Etika profesional lebih sempit dibandingkan dengan etika perorangan yang berlaku buat semua itu. Dalam menganalisis etika perorangan dari kaca mata ilmu administrasi, Rohr (1983) membaginya dalam kelompok metaetika (studi mengenai dasar-dasar linguistik dan epistemiologis dari etika), etika umum (prinsip-prinsip mengenai benar dan salah), dan etika khusus. Etika khusus dibaginya lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Dalam etika khusus ini ia memasukkan etika profesional. Paham lain melakukan pendekatan analitis yang berbeda, tetapi pendekatan di atas saya kemukakan sebagai suatu ilustrasi upaya untuk mengetahui kedudukan etika profesional dalam keseluruhan sistem nilai yang membentuk etika perorangan, dari sudut pandang ilmu administrasi.
Etika profesional berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, etika profesional berlaku dalam suatu kerangka yang diterima oleh semua yang secara hukum atau secara moral mengikat mereka dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Etika profesional pada profesi tertentu dilembagakan dalam apa yang umum disebut kode etik. Misalnya, kode etik untuk dokter, hakim, pengacara, wartawan, arsitek, pegawai negeri, periklanan dan sebagainya. Kode etik itu ada yang diperkuat oleh sistem hukum, atau mengikat secara sosial dan secara kultural, sehingga mengikat secara moral.
Masalah Etika Birokrasi dalam administrasi Pembangunan
Ketika bahwa masalah etika dalam administrasi adalah masalah yang menjadi kepedulian dan keprihatinan para pakar di bidang ini. Ia menjadi masalah di negara yang paling maju sekalipun, yakni di negara seperti Amerika Serikat yang telah berdiri selama dua seperempat abad, yang konstitusi dan gagasan-gagasan idealnya menjadi contoh bagi konstitusi dan gagasan gagasan dasar banyak negara lain, dan yang administrasinya juga menjadi rujukan administrasi di banyak negara lain. Negara-negara lain yang telah lanjut usia nya, seperti Inggris, Prancis, dan Jepang, juga mengalami masalah yang sama, yaitu persoalan dalam etika birokrasinya.
Di negara-negara itu birokrasi diandalkan untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, yang bersifat jujur dan adil, dan keseluruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin adanya hal itu. Namun, ternyata mereka tetap saja menghadapi masalah dalam birokrasinya, yang terlihat dari banyaknya skandal yang melibatkan birokrasi mereka. Dengan latar belakang pandangan itu, adalah wajar apabila di negara yang baru membangun ditemukan pula masalah-masalah yang sama. Bahkan sulit untuk dibantah, meskipun perlu ada kajian yang lebih dalam, bahwa di negara berkembang masalah etika ini proporsinya jauh lebih besar.
Seperti kita ketahui fungsi dan peran adanya birokrasi itu sendiri meliputi:
  • ·         melaksanakan pelayanan publik
  • ·         pelaksana pembangunan yang profesional
  • ·         perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan
  • ·         alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan mesin politik
kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimlilki dengan legitimasi produk hukum bukan legitimasi politik. Klasifikasi birokrasi di lihat dari sisi pelaksana terbagi 2 : sektor privat (sekolah swasta, perusahaan swasta dll), birokrasi sektor publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah dll). Dilihat dari arti luas dan sempit birokrasi eksekutif (kabinet, departemen, kementrian negaradll) dan birokrasi negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Dilihat dari tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa).
Penyakit  yang ada di Negara-negara terhadap Birokrasi[4] yaitu Pertama, belum tercipta tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin. Kedua, adanya keterbatasan dalam sumber daya, yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan. Ketiga, administrasi hidup dalam suatu sistem politik, dan di banyak negara berkembang sistem politik itu sendiri masih berkembang. Dengan demikian, masalah etika dalam administrasi negara yang sedang membangun jauh lebih rumit dibandingkan dengan masalah etika di negara yang sudah maju, yang dari uraian di atas juga kita ketahui sudah cukup rumit. Dengan kata lain, variabelnya lebih luas dan ketidakpastiannya lebih besar. Oleh karena itu, akan sangat keliru apabila orang berpendapat bahwa memperbaiki birokrasi di negara berkembang adalah pekerjaan mudah.
Setelah mengenali penyakit-penyakit birokrasi yang dihadapi negara berkembang pada
umumnya, kita bisa memilih salah satu dari dua alternatif tersebut. Yaitu hanya bisa melihat dengan santai-santai aja atau pilihan kedua bekerja keras untuk merubah atau mereformasi semua kinerjanya. Karena perlu diketahui oleh kita semua banyak kekurangan yang ada pada tubuh indonesia ini yaitu:
Pertama, ekonomi Indonesia sekarang ada pada ambang (threshold) untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Secara struktural sedang terjadi perubahan dari ekonomi, dengan basis agraris, ke ekonomi dengan basis industri.
Kedua, selain transformasi ekonomi, juga terjadi trans formasi budaya dalam masyarakat kita, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.
Ketiga, sebagai akibat dari keduanya masyarakat Indonesia telah teremansipasi dan telah mulai melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan. Derajat pendidikan dan kesehatan warga telah meningkat, berarti pula kecerdasan, harapan, dan tuntutannya. Masyarakat yang demikian tidak akan sabar dengan perbaikan yang berjalan lambat, terutama dalam birokrasi, yang menjadi tumpuan harapan perbaikan kehidupannya. Akibatnya, dapat meningkatkan ketegangan-ketegangan dan friksi-friksi sosial.
Keempat, globalisasi akan meningkatkan kadar keterbukaan dan kadar informasi bangsa Indonesia, dan akan lebih meningkatkan lagi wawasan, kesadaran dan pengetahuannya, dan dengan sendirinya harapan-harapan dan tuntutan-tuntutannya.
Kelima, liberalisasi perdagangan dan integrasi pandangan dunia, membuka peluangpeluang baru dan memberikan harapan-harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik, secara dipercepat. Namun, hal itu juga dapat membawa malapetaka apabila peluang-peluang tersebut kita tidak mampu memanfaatkannya. Kuncinya adalah daya saing. Oleh karena itu, meningkatkan daya saing adalah tantangan dan harus menjadi agenda pembangunan yang utama dalam memasuki abad ke-21. Daya saing ditentukan oleh dua hal, produktivitas dan efisiensi. Produktivitas ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan efisiensi berkaitan dengan aspek kelembagaan. Dalam membangun kelembagaan yang efisien ini peran administrasi pemba ngunan teramat penting.
Semuanya itu, menuntut birokrasi pembangunan yang mampu mendukung proses perubahan itu dan aspirasi yang berkembang bersamanya. Birokrasi seperti apa adanya,
dalam kondisi sekarang ini, meskipun telah banyak kemajuannya, tidak akan memadai. Harus ada perbaikan, dan perbaikan itu harus terwujud dengan nyata dalam administrasi yang lebih berkualitas dan birokrasi yang bekerja lebih baik.
Seperti yang dicita-citakan oleh kaum “Administrasi Negara Baru”, birokrasi kita hendaknya memiliki pula semangat keadilan sosial, yang akan tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Selanjutnya seperti dianjurkan oleh pandangan regime value, birokrasi kita harus berpegang teguh kepada konstitusi dan segenap ketentuan pelaksanaannya. Sebaliknya, birokrasi harus menentang habis-habisan setiap upaya yang tidak konstitusional apalagi yang bertentangan dengan konstitusi.

Jadi, andai etika birokrasi berjalan dengan baik maka pemerintahan yang ada sekarang ini akan baik-baik pula. Seperti kita lihat dalam Prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesertaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasasan, efisien dan efektifitas, dan profesionalisme. Maka moral dalam birokrasi akan berjalan dengan mulus.













[1] Muhamad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 173. 
[2] Dr. Joko Widodo M.S, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2007), h. 52 
[3] Ibid, h. 54 
[4] Dikutip dari Ginanjar Kartasasmita. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke -41 FISIPOL UGM, (Yogyakarta, 19 September 1996)

Kamis, 20 Januari 2011

Ideologi Emile Durkheim

Ideologi Emile Durkheim tentang suatu Ideologi Politik

I.                   Pendahuluan 
Berbicara Durkheim pasti kita harus berbicara awal dari sisi biografinya Durkheim terlebih dahulu. David Emile Durkheim adalah seorang pemikir dan profesor kelahiran Perancis, ahli dan praktisi pendidikan, dan filsuf moral yang lahir pada tanggal 15 April 1858 disuatu perkampungan kecil orang Yahudi di bagian timur Perancis yang agak terpencil dari masyarakat luas. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine pada tanggal 1 April 1858 dan wafat tanggal 15 November 1917.[1]  Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh ayah dan kakeknya adalah Rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekular. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun demikian, latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya, banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi, dan seringkali masih berhubungan darah dengannya.
Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya, seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Di ENS Durkheim belajar di bawah Fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik, yang berpandangan ilmiah sosial. Pada saat yang sama, ia membaca karya-karya Auguste Comte yaitu seorang ahli filsafat dari Prancis yang lahir pada tahun 1798 dan Herbert Spencer seorang ilmuwan Inggris yang menulis buku Principles of Sociology. Jadi, Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal kariernya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis, yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu. Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Ia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menempuh ujian agrégation syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum dalam ilmu filsafat pada 1882.
Durkheim ikut andil dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Prancis dalam Perang Prancis telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republik yang sekular. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Prancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.
Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris, dan karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial (suatu posisi baru di Prancis). Dari posisi ini Durkheim memperbarui sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Kembali, kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial semata-mata membuat ia banyak dikritik.
Tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada 1893 ia menerbitkan “Pembagian Kerja dalam Masyarakat”, pernyataan dasariahnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada 1895 ia menerbitkan “Aturan-aturan Metode Sosiologis (Rules Of Sociological)”, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan atau teknik pengukuran kuantitatif di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Menurutnya tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut fakta social.[2] Fakta social disini yaitu dengan cara-cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang berasal dari luar individu tetapi memiliki kekuatan memaksa dan mengendalikan individu. Ia pun mendirikan Jurusan Sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bourdeaux. Pada 1896 ia menerbitkan jurnal L'Année Sociologique untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan (ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang mengembangkan program sosiologinya). Dan akhirnya, pada 1897, ia menerbitkan “Bunuh Diri”, sebuah studi kasus yang memberikan contoh tentang bagaimana bentuk sebuah monograf sosiologi.
Pada 1902 Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Karena universitas-universitas Prancis secara teknis adalah lembaga-lembaga untuk mendidik guru-guru untuk sekolah menengah, posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang cukup besar kuliah-kuliahnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Apapun pendapat orang, pada masa setelah Peristiwa Dreyfus, untuk mendapatkan pengangkatan politik, Durkheim memperkuat kekuasaan kelembagaannya pada 1912 ketika ia secara permanen diberikan kursi dan mengubah namanya menjadi kursi pendidikan dan sosiologi. Pada tahun itu pula ia menerbitkan karya besarnya yang terakhir “Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Keagamaan”.
Perang Dunia I mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap hidup Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis ia mengusahakan bentuk kehidupan Prancis yang sekular, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana (ditambah dengan latar belakang Yahudinya) membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Prancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Prancis bertahan mati-matian. Akhirnya, René, anak laki-laki Durkheim sendiri tewas dalam perang sebuah pukulan mental yang tidak pernah teratasi oleh Durkheim. Selain sangat terpukul emosinya, Durkheim juga terlalu lelah bekerja, sehingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal pada 1917.
II.                Pandangan Durkheim Tentang Sosiologi Produksi dan Konsumsi
Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat pada suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.
Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih dari pada sekadar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi berbeda dengan rekan sezamannya, Max Weber, ia memusatkan perhatian bukan kepada apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap pribadi (individualisme metodologis), melainkan lebih kepada penelitian terhadap "fakta-fakta sosial", istilah yang diciptakannya untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan yang tidak terikat kepada tindakan individu. Ia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen yang lebih besar dan lebih objektif dari pada tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya dari pada, misalnya, melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi pada  sikologis tertentu. Jadi konsepnya lebih mengenai pemahaman simpatetis atau Verstehen yang diaplikasikan pada sosiologi itu sendiri.[3]
Dalam bukunya “Pembagian Kerja dalam Masyarakat” (1893), Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja, dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Para penulis sebelum dia seperti Herbert Spencer dan Ferdinand Toennies berpendapat bahwa masyarakat berevolusi mirip dengan organisme hidup, bergerak dari sebuah keadaan yang sederhana kepada yang lebih kompleks yang mirip dengan cara kerja mesin-mesin yang rumit. Durkheim membalikkan rumusan ini, sambil menambahkan teorinya kepada kumpulan teori yang terus berkembang mengenai kemajuan sosial, evolusionisme sosial, dan darwinisme sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat tradisional bersifat ‘mekanis’ dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama, dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi.
Dalam masyarakat modern, demikian pendapatnya, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas 'organik'. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang ‘mekanis’, misalnya, para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swa-sembada dan terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang 'organik', para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian, dll) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, demikian Durkheim, ialah bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif.
Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat “Represif” pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organic, hukum bersifat “Restitutif” ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.
Jadi, perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini anomie. Dari keadaan anomie muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.
Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomie dalam "Bunuh Diri", yang diterbitkannya pada 1897. Dalam bukunya ini, ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik, dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka, yang disebutnya integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri: tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir, sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingat yang rendah. Karya ini telah mempengaruhi para penganjur teori kontrol, dan seringkali disebut sebagai studi sosiologis yang klasik.
Akhirnya, Durkheim diingat orang karena karyanya tentang masyarakat 'primitif' (artinya, non Barat) dalam buku-bukunya seperti "Bentuk-bentuk Elementer dari Kehidupan Agama" (1912) dan esainya "Klasifikasi Primitif" yang ditulisnya bersama Marcel Mauss. Kedua karya ini meneliti peranan yang dimainkan oleh agama dan mitologi dalam membentuk pandangan dunia dan kepribadian manusia dalam masyarakat-masyarakat yang sangat 'mekanis' (meminjam ungkapan Durkheim
Para tokoh sosiologi juga berbicara tentang masalah Produksitivitas, dan konsumsi. Pastinya tidak hanya satu pilihan tokoh ini berbisa tentang produksi dan konsumsi. Bisa kita lihat Karl Marx ketika di Tanya apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya jawabnya singkat yaitu kerja. Karena dengan bekerja manusia akan menjadi produsen yang akan membedakan dengan makhluk lain seperti hewan. Dan Emile Durkheim mengenai gagasan sosiologi tentang produksi akan menjelaskan tentang teori perubahan social yang membedakan ada dua tipe masyarakat yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan berlandaskan solidaritas organic. Solidaritas mekanik disini ditandai seperti pembagian kerja yang rendah, pola normative sebagai konsensus terpenting dalam komunitas. Dan yang berlandaskan organic yaitu sebaliknya ditandai dengan pola kerja yang tinggi kesadaran kolektif yang lemah, hukum restitutif dominan, dan lain sebagainya.[4]
Pemikiran Durkheim tentang konsumsi bisa dilihat pada bukunya The Division of Labor in Society. Didalam bukunya Durkheim mencoba mencari jawaban tentang apa yang dapat mempersatukan masyarakat. Menurut Durkheim masyarakat terintegrasi karena adanya kesadaran kolektif (Collective consciousness). Yaitu totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama.[5] Masyarakat yang terbagi dua dan telah di jelaskan diatas yaitu masyarakat solidaritas mekanik dan solidaritas organic. Disini Kesadaran kolektif dalam masyarakat berlandaskan solidaritas mekanik menuntun anggotanya untuk melakukan konsumsi yang tidak berbeda satu sama lain, seragam dalam cara dan pola konsumsi seperti pola pangan, makan, busana, dan papan atau perumahan. Berbeda dengan masyarakat berlandaskan solidaritas organic telah terikat pada pembagian kerja sehingga intensitas kesadaran kolektif hanya mencakup kalangan masyarakat terbatas yang mana hanya berada pada kesadaran kolektif saja.
      III. PENDIDIKAN
Durkheim juga sangat tertarik berbicara akan pendidikan. Hal ini sebagian karena ia secara profesional dipekerjakan untuk melatih guru, dan ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan kurikulum untuk mengembangkan tujuan-tujuannya untuk membuat sosiologi diajarkan seluas mungkin. Lebih luas lagi, Durkheim juga tertarik pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kepada warga Prancis semacam latar belakang sekular bersama yang dibutuhkan untuk mencegah anomi (keadaan tanpa hukum) dalam masyarakat modern. Dengan tujuan inilah ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok profesional yang berfungsi sebagai sumber solidaritas bagi orang-orang dewasa.
Durkheim berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi dan ia membagi pada tiga ruang lingkup yaitu:
1) Memperkuat solidaritas sosial
  • Sejarah: belajar tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang membuat seorang individu merasa tidak berarti.
  • Menyatakan kesetiaan: membuat individu merasa bagian dari kelompok dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk melanggar peraturan.
2) Mempertahankan peranan sosial
  • Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniatur. Sekolah mempunyai hierarkhi, aturan, tuntutan yang sama dengan "dunia luar". Sekolah mendidik orang muda untuk memenuhi berbagai peranan.
3) Mempertahankan pembagian kerja.
  • Membagi-bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecakapan. Mengajar siswa untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka.

DAFTAR PUSTAKA
Damsar. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Rush, Michael dan Althoff, Philip. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2005.
Ritzer, G dan Goodman, D.J. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media, 2003.
Santosa, Agus. Pengantar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.




[1] http://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
[2] Agus Santosa, Pengantar Sosiologi, Hlm. 3
[3] Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, 2005, hlm. 10
[4] Prof. Dr. Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta, 2009, hlm. 69
[5] Ibid, hlm. 116

Benturan Peradaban antara Islam dan Barat Terhadap sebuah Ideologi

Benturan peradaban Islam Dan Barat Terhadap suatu Ideologi
I.       LATAR BELAKANG
Jauh sebelum Samuel Huntington mengangkat isu “the clash of civilizations” yang arahannya kepada benturan antara Islam dan Barat sebenarnya sudah lama berkembang di kalangan ilmuwan muslim seperti Abu Hasan Ali an Nadwi, Sayyid Qutb dan masih banyak lagi. Mereka melakukan kajian komparatif antara peradaban barat dan peradaban Islam dan mengingatkan kaum muslim untuk tidak gampang mengikuti dan mengambil jalan hidup orang barat. Peradaban barat menurut pemikir muslim asal India Abu Hasan Ali an Nadwi adalah kelanjutan peradaban Yunani dan Romawi yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran, dan kebudayaan.
 Dunia muslim saat ini sedang melintasi suatu krisis yang belum pernah dialami sepanjang sejarahnya. Krisis ini tiada lain merupakan dari benturan peradaban antara islam dan barat. Sebuah kebudayaan atau peradaban pastinya memilki sejarahnya sendiri-sendiri untuk bangkit dan berkembang. Namun, suatu peradaban tidak mungkin bangkit dan berkembang tanpa adanya pandangan hidup dan aktifitas keilmuan di dalam masyarakatnya itu sendiri. Demikian pula barat sebagai peradaban tidak akan bangkit dan berkembang dan melahirkan berbagai macam keilmuan tanpa memiliki pandangan hidup terlebih dahulu.
Masalah yang berkembang belakangan ini dapat menggiring ke arah konflik baru antar peradaban, khususnya peradaban Barat dan Islam. Jika kecendrungan konflik baru antar peradaban ini harus berlanjut dapat berakibat pada adanya benturan sekaligus menjadi tantangan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Bukan berbuntut pada perpecahan maupun permusuhan saja, akan tetapi merajut pada pada masalah benturan-benturan lainnya. Peradaban barat dalam satu hal adalah anak yang dilahirkan dari Islam. Tetapi ia adalah anak yang tidak patuh karena dari aspek langkahnya telah mengambil jalan yang bertolak belakang pada orang tuanya.
Ketegangan atau konflik antara peradaban Barat dan Islam semakin meningkat volumenya, sejak peristiwa 11 september 2001 lalu, yang diasosiasikan sebagai perwujudan dari skenario yang dibuat oleh Samuel Huntington terhadap “clash of civilization”. Azyumardi Azra menolak “doomed scenario” yang akan membawa manusia dan peradaban ke dalam jurang tanpa dasar. Namun kekhawatiran itu tetap saja mambayang-bayangi mereka yang peduli dengan masa depan kemanusiaan universal dan peradaban. Permasalahannya banyak Negara muslim tetap tergantung secara militer, politik dan ekonomi kepada barat. Ketergantungan itu semakin merdeka bukan semakin hilang akan tetapi semakin kuat hubungan keterikatan antara islam dan barat, baik dari keunggulan tekonologi maupun dari ekonomi baratnya yang terus meningkat dan dunia muslim kian tergantung pada barat itu sendiri.  

II.                TINJAUAN UMUM
Sebelum saya berbicara jauh tentang benturan-benturan peradaban, saya akan berbicara tentang definisi dari peradaban itu sendiri. Menurut buku yang saya baca yaitu “Benturan peradaban sebuah keniscayaan” yang di keluarkan oleh Hijbut Tahrir Peradaban atau (Hadharah) adalah sekumpulan konsep (mafahim) tentang kehidupan. Yang mana peradaban disini yaitu peradaban spiritual atau diniyah yang mana lahir dari sebuah aqidah (dasar ideology), seperti aqidah islamiyah dan peradaban buatan manusia itu sendiri. peradaban ini bisa lahir dari aqidah seperti peradaban kapitalisme barat yang lahir dari aqidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) dan bisa lahir dari non aqidah seperti peradaban Shinto, Yunani, Babilonia, dan Mesir Kuno. Atau peradaban ini dapat di istilahkan dengan peradaban barat. Sumber peradaban diniyah oleh para pengikutnya biasanya disebut dengan wahyu, sedangkan peradaban buatan manusia yaitu suatu konsep yang mana sudah disepakati secara bersama.[1]
Hadharah menurut bahasa juga bisa diartikan sebagai suatu tempat tinggal di suatu wilayah yang beradab seperti kota sedangkan al hadhir adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota dan di desa-desa. Dari kalangan barat Peradaban diistilahkan sebagai civilization di ambil dari kata civilis, yang berarti memiliki kewarganegaraan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam bahasa Prancis dan Inggris pada akhir Abad XVIII untuk menggambarkan proses progresif perkembangan manusia sebuah gerakan yang menuntut perbaikan, keteraturan serta penghapusan barbarisme dan kekejaman. Akan tetapi di balik semua ini ada suatu daya tarik yang kuat atau semangat dari bangsa eropa sendiri yang biasa dikenal dengan kata Renaisance atau masa pencerahan dan adanya rasa percaya diri terhadap suatu karakter pada masa itu.
Dari suatu peradaban pastinya akan meninggalkan benda-benda yang merupakan suatu proses dari jalannya peradaban, akan tetapi ini bukan dinamakan peradaban melainkan dengan istilah madaniyah. Contohnya seperti patung, kuil, candi dsb ini merupakan bentuk dari  madaniyah khusus, dan madaniyah umum seperti lahirnya dari ilmu pengetahuan dan industry contohnya Televisi, Komputer, Radio, Kulkas dsb. Umat Islam boleh mengambil peradaban umum akan tetapi umat Islam tidak boleh mengambil suatu peradaban yang bersifat khusus atau dengan arti lain dengan cara mengadopsinya. Seperti contoh dari bentuk ideology Islam sudah jelas berbeda dengan ideology barat, ideology barat biasanya berlandaskan asas kompromi dan pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Peradaban Islam pastinya sering membedakan antara halal dan haram merupakan gambaran kehidupan dan standar perbuatan Sedangkan peradaban barat menjadikan manfaat sebagai standar dalam kehidupan. Begitu pula dalam mengartikan kebahagiaan Islam mengartikan dengan ketentraman yang permanen, yang mana selalu mencari jalan yang di ridhoi Allah sedangkan barat kebahagiaan di artikan sebagai kenikmatan jasadiyah. Menurut Muhamad Asad tuhan mereka yang sebenarnya bukanlah kebahagiaan spiritual melainkan keenakan, kenikmatan duniawi.[2]  Ini sudah sangat jelas dari sisi ideology Islam di haramkan mengadopsi pemikiran-pemikiran barat yang sudah jelas berbeda.   
Jadi, peradaban (hadhârah) berkaitan dengan pandangan hidup (world view) atau yang oleh an-Nabhani diistilahkan dengan mabda’ (ideologi), yang didefinisikan sebagai: akidah yang lahir dari proses berpikir yang di atasnya dibangun sistem. Ditinjau dari definisi ini, mabda’ menunjukkan kelengkapan konsep yang mencakup akidah dan sistem. Dengan demikian, benturan peradaban pada hakikatnya adalah benturan yang terjadi antara sejumlah pemikiran atau ideologi yang berbeda atau bertolak belakang.

III.             KONFLIK ANTARA ISLAM DAN BARAT
Bisa kia kita lihat runtuhnya Uni Sovyet tahun 1990 dan berakhirnya bipolaritas Kapitalisme dan Sosialisme, menurut Josh Bush benturan antara Kapitalisme dan Sosialisme ini semata-mata karena sistem demokrasi liberal dengan Amerika Serikat sebagai kaptennya. Akan tetapi ditentang oleh Samuel Huntington yang mempunyai pikiran lebih universal dengan teorinya benturan antar peradaban-peradaban, ia beranggapan jaringan sistem Kapitalisme global merupakan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik dan diwarnai konflik. Dari sinilah akan lahir konflik antara Islam dan pihak barat sendiri.
Benturan peradaban antara Islam dan Barat ini, akan mengarah pada benturan Islam dan modernisasi. Fukuyama memandang benturan Islam ini semata-mata sebagai reaksi keras orang muslim yang merasa terancam dengan modernisasi yang pada akhirnya akan berlanjut pada sekularisasi dan sekularisme.[3] Ini sangat terlihat ketika adanya peristiwa tragedy WTC 11 September 2001. Kasus ini telah berhasil dieksploitasi sedemikian rupa oleh AS dan sebagai jalan bagi pemberlakuan UU antiteroris di seluruh dunia. Aksi teror disini yang di maksudkan adalah kaum Islam. Jadi ketika berbicara masalah fundamentalis, anarkis, dan lain sebagainya pasti akan mengarah pada Negara-negara di timur tengah atau tegasnya Negara Islam. Jadi Islam sudah diklaim dianggap sebagai teroris.
Bahkan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyebut ideologi Islam sebagai ”ideologi setan”. Dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris, Blair menjelaskan ciri ideologi setan, yaitu: (1) Menolak legitimasi Israel; (2) Memiliki pemikiran bahwa syariat adalah dasar hukum Islam; (3) Kaum Muslimin harus menjadi satu kesatuan dalam naungan Khalifah; (4) Tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat.
            Ada faktor-faktor pemicu dari adanya benturan peradaban antara Islam dan Barat, di sini saya akan membagi ke dalam tiga bagian yaitu:
  1. Faktor Agama
Dari segi agama kita bisa lihat sejarah adanya perang salib. Penyebab utama dari kebencian orang-orang barat kepada Islam adalah permusuhan yang ditanamkan pasukan  dari perang salib yaitu dari kalangan barat. Yang mana barat secara tegas ingin menguasai satu ideology pada masa itu. Perang salib di sini sampai terjadi tiga masa atau tiga tahap yang terjadi selama satu abad. Tahap pertama antara tahun 1096–1099 M, tahap kedua antara tahun 1147–1149 M, dan tahap ketiga antara tahun 1189-1192 M, jadi perang salib terjadi dari tahun 1096-1192.
Para missionaries memaksakan opini bahwa permusuhan antara Islam dan Barat merupakan permusuhan agama.[4] Akan tetapi semua ini pada hakikatnya tidak, Ini merupakan hanya sebagai intrik-intrik politik belaka yang menempel di lidah saja. Di sini keruntuhan umat Kristen terhadap orang-orang turki Usmani pada tahun 1453.  Pembantaian kaum Muslim oleh tentara salib di Spanyol (Andalusia) abad XV M, termasuk serangan secara pemikiran dan kebudayaan (tsaqâfah) seperti yang dilakukan oleh kaum zindiq serta para misionaris dan orientalis, adalah juga berlatar belakang agama. Pertanyaannya apakah hingga saat ini bercak-bercak semangat dari perang salib masih melekat pada diri kalangan barat?
Apabila kita menganggap ini merupakan factor keduniaan dan bukan factor agama maka para misonaris Islam tidak mungkin berlangsung hingga saat ini. L. Brown berpendapat seandainya orang Islam bersatu padu dalam satu pemerintahan niscaya hal ini akan sangat bahaya bagi seluruh dunia dan akan mendatangkan kenikmatan yang tak terhingga bagi kaum muslim. Akan tetapi apabila mereka masih saling mengandalkan amarah dan egonya maka mereka akan terombang-ambing yang tidak punya arah kehidupan yang jelas dan tidak punya pengaruh yang kuat di dunia luar. 
Kalangan barat melakukan misi-misi demi tercapainya target pada keagamaan mereka. Baik melalui gerakan-gerakan tersembuyi ataupun gerakan terang-terangan. Secara singkat Al Attas menyimpulkan sifat-sifat asasi kebudayaan barat:
a.       Berdasarkan falsafah bukan agama.
b.      Falsafah yang menjelmakan sifatnya sebagai humanisme, mengikrarkan faham dualisme yang mutlak dan bukan kesatuan sebagai nilai serta kebenaran hakikat semesta.
c.       Kebudayaan barat berdasarkan pandangan hidup yang tragic. Yakni mereka menerima pengalaman kesengsaraan hidup sebagai suatu kepercayaan yang mutlak yang mempengaruhi peranan manusia dalam dunia.
Melarut di bawah tekanan pengaruh kebudayaan barat dan kebutuhan ekonomi yang muncul, yang mana semua ini diakibatkan oleh penyerahan kita kepada pengaruh-pengaruh tersebut. Orang progresif yang telah terbaratkan bahkan tidak merasa perlu menyanggah hal tersebut umumnya mereka, dengan suatu seringai kepuasan di wajah mereka berkeyakinan bahwa “semangat zaman ini berlawanan dengan pikiran keagamaan”.[5] Dan dari sinilah benturan peradaban yang melalui factor agama, antara islam dan barat terjadi. Dengan memahami hakikat peradaban barat yang tidak berdasarkan agama dan hanya berdasarkan spekulasi semacam itu. Menurut Al Attas problem berat yang dihadapkan manusia saat ini adalah hagemoni dan dominasi keilmuan barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Maka dari itu, Islam seharusnya memikirkan bagaimana jalan terbaik demi kemajuan Islam itu sendiri.   
  1. Faktor Ekonomi
Pertarungan demi kepentingan-kepentingan ekonomi sudah ada sejak zaman dulu. Dan semakin kesini pertarungan itu semakin keras, destruktif, komprehensif, dan terorganisir. Dunia menjadi layaknya rimba yang semakin kuat yang kuat menindas kaum yang lemah. Hal ini ditunjukan pada praktek kapitalisme, terutama oleh gembongnya amerika serikat antara lain yaitu :
a.       Penguasaan bahan-bahan mentah dimanapun adanya dan dengan jalan apapun.
b.      Menggantikan emas dengan dolar sebagai mata uang dunia. Dan masyarakat Eropa berusaha mengembangkan industry berat, dan industry ringan.
c.       Penguasaan berbagai kepentingan ekonomi di berbagai Negara melalui apa yang mereka sebut globalisasi, privatisasi, dan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis raksasa.
d.      Menerapkan sanksi embargo terhadap Negara-negara tertentu, seperti halnya sanksi AS terhadap Irak. AS melalui dewan keamanan PBB, telah mengeluarkan resolusi nomor 655 untuk menerapkan boikot atas Irak, dan memberikan wewenang kepada angkatan laut AS untuk menggunakan senjata dalam rangka untuk mencegah sebagai sanksi perdagangan dengan Irak. Ini merupakan kemenangan diplomatic terhadap AS, karena menurut bukunya Leader Bob Woodward ini merupakan pertama kalinya PBB menerapkan  sanksi ekonomi kepada Negara-negaranya di luar lembaga.
Dan masih banyak lagi praktek kapitalis yang ada di dunia ini. Ketika kita lihat flashback kebelakang terhadap khilafah. Lenyapnya institusi Khilafah telah melebarkan jalan bagi negara imperialis Barat untuk menghisap berbagai kekayaan alam milik umat Islam. Sejak masa penjajahan militer era kolonial hingga saat ini, Barat telah melakukan eksploitasi ‘besar-besaran’ atas sumberdaya alam yang dimiliki umat Islam.
Sebaliknya, jika Khilafah Islam kembali berdiri dan berhasil menyatukan negeri-negeri Islam sekarang, berarti Khilafah Islam akan memegang kendali atas 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam, dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State). 
  1. Factor Ideology
Kejengkelan kalangan muslim terhadap barat hanya semakin meningkat dengan kenyataan dukungan barat terhadap rezim-rezim otoriter yang menerapkan ideology-ideologi sekuler di Negara mereka masing-masing. Di timur tengah misalnya, hampir seluruh muslim menerapkan ideology non-Islam, khususnya sosialisme atau belakangan ini juga kapitalisme terselubung. Ideology itu seperti Bathisme di Irak dan Syiria, sosialisme-Nasserisme di Mesir, tidak hanya sekuler, tetapi juga tidak kompatibel dan bahkan  bermusuhan (hostile) terhadap Islam. Lebih jauh sebagian rezim-rezim otoriter tersebut mamaksakan ideology-ideologi sekuler dengan penggunaan cara-cara kekerasan yang termasuk ke dalam “terorisme Negara” (state terrorism).[6]
Semua kenyataan ini akan menjadi rezim d’stre kemunculan harkah Islamiyah, gerakan-gerakan garis keras Islam khususnya di timur tengah yang bertujuan tidak hanya menumbangkan rezim-rezim sekuler di Negara mereka masing-masing, tetapi juga, guna menegakkan entitas, tatanan dan system politik Islam. Pada akhirnya akan hadir lingkaran rezim kekerasan dan teror di mana yang berkuasa adalah “regime of terror”.
Desember 2004 lalu, National Intelelligence Council’s (NIC) merilis sebuah laporan yang berjudul, “Mapping the Global Future”. Dalam laporan ini diprediksikan empat skenario dunia tahun 2020, salah satu di antaranya adalah akan berdirinya "A New Chaliphate", yaitu berdirinya kembali Khilafah Islam sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai global Barat. Terlepas dari apa maksud dipublikasikannya analisis ini, paling tidak, kembalinya negara Khilafah Islam menurut kalangan analisis dan intelejen Barat termasuk hal yang harus diperhitungkan. Pertanyaannya, mengapa harus Khilafah? Jawabannya, karena potensi utama dari negara Khilafah adalah ideologi yang diembannya. Khilafah Islam adalah negara global yang dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia, sampai Eropa. Islam mampu melebur berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras, dan latar belakang agama yang berbeda. Kelak, Khilafahlah yang ‘bertanggung jawab’ untuk mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.
Tentu saja Barat, dengan ideologi Kapitalismenya yang masih dominan saat ini, tidak akan berdiam diri. Berbagai upaya akan dilakukan Barat untuk menggagalkan skenario ketiga ini (kembalinya Khilafah). Secara pemikiran Barat akan membangun opini negatif tentang Khilafah Islam. Diopinikan bahwa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak berperadaban dan berprikemanusiaan. Sebaliknya, upaya penyebaran ide-ide Barat akan lebih digencarkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah saat ini.
Tragedi Peradaban Barat
Tiga tingkatan yang dilalui peradaban barat semenjak renaisans adalah sekularisme, materialisme, dan komunisme. Sebagai akibatnya, darah kehidupan yang mengaliri budaya nafsu (sensate culture) mereka adalah kredo ”penafsiran tuhan dan ruh”.[7] apabila telah disuntikan ke dalam tubuh politik Islam hanya akan menjadi racun dan bukan obat mujarab. 
Sekularisme, materialisme dan komunisme mempunyai sikap saling berkaitan. Tingkat pertama yang dicapai peradaban barat yaitu tingkatan sekularisme yaitu negara dipisahkan dari gereja dan berbagai cabang pengetahuan telah diceraikan dari keyakinan terhadap tuhan. Tingkatan akhirnya yaitu membuka pintu lebar-lebar pada materialisme yang menyatakan pada semua hakikat itu bersifat bendawi dan hanya bendawi semata-mata. ”Materialisme filosofis” ini setelah menembus kehidupan barat maka akan berubah menjadi ”materialisme ilmiah”. Materialisme ini dimulai pada abad ke 19 yang ditokohi oleh Karl Marx.
Perlu di ketahui asas sekularisme itu berutang pada dua faktor, yaitu kekristenan yang menjadi satu-satunya agama dunia barat selama beberapa abad yang lalu, dan telah memberikan hukum kepada kaisar apa yang telah menjadi milik kaisar, dan menjadi milik tuhan apa yang telah menjadi milik tuhan. Jadi, kristen telah membagi dua bagian yang terpisah, satu diantaranya pada bagian ruhaniah dan satu lainnya pada bagian kehidupan duniawi yang telah di tempatkan di bawah tuntunan dan kendali umat manusia.
Sekularisme bisa juga disebut sebagai dogma pada suatu pemikiran manusia. Pemikir barat yang pertama bekerja dalam meletakkan landasan sekularisasi pemikir barat adalah darwin. Ia telah menerangkan fenomena biologis berdasarkan sebab mekanis. Di dalam teorinya kebutuhan bagi penegasan eksistensi tuhan telah dicampakan dan selanjutnya kian semakin lama menjadi semakin sekularistis dan materialistis sedemikian hebatnya, sehingga sekularisme menjadi keyakinan yang mengakar dalam pikiran dan kalbu setiap sarjana barat.
Disini yang ditakutkan dari sekularisme adalah penggumpalan bebagai bagian kegiatan manusia menjadi bagian-bagian yang terpisah menciptakan biasa yang disebut disintegrasi tata sosial dan dissosiasi kepribadian manusia. Pada hal ini terjadi desakan penting dalam etos sosial manusia bagi kesatuan dan koordinasi. Kini, di mana kita dapati semangat materialistis ketidakpaduan cara pandang ataupun spiritualitas yang tidak di pandang sebagai tata nilai tertinggi sebagaimana yang terjadi di barat, di sana aspek material kehidupan menjadi prinsip pengatur dan dengan demikian materialisme adalah hal yang segala-galanya. Dan hal ini telah menjadi konsekuensi di barat yaitu pemilahan pengetahuan dan pemecahan kehidupan telah mengantarkan mereka menuju sekularisme dan sekularisme mengantarkan menuju materialisme dan materialisme menyeret mereka ke dalam suatu malapetaka.
Apabila kita analisis konsep sekularisme kita hanya mungkin menemukan dua madzhab pemikiran, pertama suatu masyarakat yang boleh jadi percaya pada tuhan dan agama, tetapi menceraikan masalah-masalah duniawi dari agama. Kedua, suatu masyarakat yang tidak percaya pada tuhan dan agama sama sekali dan akibatnya cara pandang mereka atas segala sesuatu benar-benar tidak bertuhan dan materialistis. Contohnya yang disebut terdahulu yaitu demokrasi barat dan para penirunya sedang yang disebut kemudian adalah uni soviet dan negara-negara komunis lainnya.
Dalam waktu yang bersamaan secara alami anak sekularisme lahir dalam bentuk komunisme. Sekularisme yang masih menerima konsep tuhan di gulingkan oleh sekularisme yang benci tuhan. Karl Marx meletakan komunisme tak puas dengan membagun rumah yang setengah jadi. Ia mengangkat sampai puncak alamiahnya yaitu ”materialisme tak malu-malu” atau yang biasa di sebut ”materialisme ilmiah”. Komunisme pada dasarnya sebagai dasar ekonomi akan tetapi tidak sampai disitu ia merupakan suatu hal yang menyeluruh bagi kehidupan masyarakat.
Dari penjelasan di atas secara teoritis suatu analitis atas falsafah kehidupan peradaban barat akan menyingkapkan bahwa ia mempunyai landasan sebagai berikut :
  1. Dari sudut pandang metafistis pada materialisme
  2. Dari sudut pandang psikologis akan berujung pada sensionisme (faham serba inderawi) seni dan modenya membuktikan fakta ini dengan jelas.
  3. Dari sudut pandang ekonomi akan berujung pada eksploitasi masyarakat manusia yang belum berkembang tanpa kecuali kapitalisme dan komunisme yang kedua-duanya memperbudak manusia.
  4. Dari sudut pandang politik akan berujung pada pertentangan ras dan pemisahan berdasarkan warna kulit.
      Sesungguhnya ini merupakan ekspresi dari pada cara pandang materialistis, dan puncaknya ada pada komunisme. jika kita cermati terhadap komunisme pasti kita akan temukan, bahwa dalam ideologi ini akan berujung pada ciri-ciri peradaban modern yang telah di perbesar berlipat ganda. Yang telah terdahulu adalah sebagai budak kecil yang kemudian menjadi sang raksasa. Tetapi keduanya menjadi hal yang sama sudah jelas tanpa peradaban sekular barat modern komunisme tidak akan lahir.
      
 IV KESIMPULAN
      Sudah banyak ideologi-ideologi yang telah masuk dibawah naungan penjajahan yang dipolitisi oleh barat, dan rakyat timur yang mana tunduk secara emosional dan intelektual. Banyak kaum intelek yang menerima dengan memikirkannya terlebih dahulu, akan tetapi jumlah mereka yang memikirkannya sangat sedikit, selebihnya mereka menerima dengan terbuka tanpa memikirkan terlebih dahulu apa, dan bagaimana dampak setelah ini. 
      Benturan peradaban merupakan sebuah keniscayaan yang tak ada habisnya. Mungkin peradaban ini ada dari dulu hingga akhir hayat nanti. Tinggal kita pikirkan apa yang akan orang Islam lakukan dalam mengatasi benturan peradaban ini khususnya dalam kapitalisme barat yang telah menyerang secara perlahan ke pemikiran Islam, masuk baik melalui segi agama, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. 
      Kekuatan imperialis barat melaksanakan strategi mereka dengan semua kebrutalan yang ada sedangkan rencana balik muslim dalam segala hal terbukti tak berdaya dan tak memadai. Disini meskipun muslim telah mencapai kemerdekaan politiknya akan tetapi Islam tak mampu memiliki kemerdekaan secara utuh, karena ia masih menganut apa yang telah di bentuk oleh barat. Sudah barang tentu proses westernisasi berlangsung tanpa terlintangi di dunia muslim malahan ia telah memperoleh momentumnya di banyak daerah muslim semenjak terhentinya perbudakan politik.
DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Konflik Baru Antar Peradaban. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Bassam, Tibi. Krisis Peradaban Islam Modern: Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
Hasan, Abu Ali Nadawi, dkk. Benturan Barat dengan Islam. Bandung: Mizan, 1993.
Hasan, Abu Ali Nadawi. Islam membangun Peradaban Dunia. Djambatan: Pustaka Jaya, 1984.
Hizbut Tahrir, Benturan Peradaban Sebuah Keniscayaan. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
Husaini, Adian. Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal. Jakarta: Gema Insani, 2005.
Khalidy, Mustafa dan Farrukh, Umar. Imperialisme dan Missionaris Melanda Dunia Islam. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1973.



   [1] Hijbut Tharir, Benturan Peradaban Sebuah Keniscayaan, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), hlm. 13 
[2] Adian Huaini, Wajah Peradan Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Hegemoni Sekular Liberal, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 232 
[3] Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Konflik baru antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, & Pluralitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1
[4] Musthafa Khalidy dan Umar Farrukh, Imperialis dan Misionaris Melanda Dunia Islam, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1973), hlm.24
               [5] Abu Hasan DKK, Benturan Barat dengan Islam, hlm. 59
               [6] Azyumardi Azra, Koflik baru antar peradaban, hlm.5
                [7] Abu Hasan Ali an Nadwi DKK, Benturan Barat dengan Islam, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.120